Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Julijati Puspariani)

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 
THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION FOREST
MANAGEMENT UNIT (KPHP) MODEL LALAN DEVELOPMENT
MUSI BANYUASIN REGENCY SOUTH SUMATRA PROVINCE
 


Julijati Puspariani1), Hartuti Purnaweni2), dan Wahju Krisna Hidajat3)
Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, Semarang
Email: 1)julie_puspa@yahoo.com; 2)hartutipurnaweni@yahoo.com; 3)wahjukris@yahoo.co.id
 

 Abstrak: Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sudah menjadi isu internasional. Penyebab terbesar terjadinya kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh adanya areal open access, yaitu areal yang tidak dibebani hak. Kelestarian hutan hanya akan tercapai apabila pengurusan hutan dilakukan secara benar. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan dibagi habis ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH tersebut dapat berbentuk KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) atau KPH Produksi (KPHP). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi pembangunan KPHP Model Lalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah KPHP Model Lalan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, sedangkan institusi berbentuk UPTD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah besarnya derajat perubahan yang diharapkan; ketidakjelasan dan tidak konsistennya peraturan perundangan; keragaman sumberdaya yang terlibat, belum memadainya anggaran pemerintah daerah, belum terpenuhinya standar kompetensi SDM; serta masih terdapat perbedaan pemahaman dan kesepakatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah: perlu revisi peraturan perundangan yang bertentangan atau yang menghambat, dan perlu dibuat kebijakan yang mendukung; pengembangan SDM Kehutanan; perlunya komunikasi dan komitmen politik; serta sosialisasi, koordinasi dan informasi secara jelas untuk memperoleh kesepahaman dan kesepakatan semua pihak.

Kata kunci: Implementasi, pembangunan, dan KPHP Lalan.

Abstract: Deforestation and forest degradation in Indonesia has become an international issu, claimed as one of some factors that make global warming. The most factor is caused by the open access areas. Sustainable forest can be achieved only by a well forest management. To achieve sustainable forest management, the whole area is divided down into a number of Forest Management Unit (FMU) called Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). The form of KPH can be KPH Konservasi, KPH Lindung and KPH Produksi. The purpose of this study is to identify the implementation of KPHP Model Lalan development and the factors that influence it. The data was collected by interview and direct observation and documentation study. The results shows that KPHP Model Lalan area has been determined by the Minister of Forestry, while the form of institution is local technical unit (UPTD). The Factors that influence the implementation are: the large degree of expected changes; unclear and inconsistent regulations; diversity of human resources, inadequate local government budgets and the local government human resources do not meet competency standards; and the differences in understanding and agreements. The efforts to overcome these factors are: revision the contradictive regulations or regulations that restrict KPHP development, and establishment supporting policies; development of forestry human resources; development of politic communication and commitment; and socialization, coordination and clear information to achieve the same understanding and agreement among stakeholders.

Keywords: Implementation, development, and KPHP Lalan.

 

Ċ
Lingkungan Tropis,
Aug 2, 2012, 7:10 PM
Comments